Problematika Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung

Problematika Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung

BAB I

PENDAHULUAN

 

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan bentuk sistem kesatuan dimana negara kesatuan itu dapat pula disebut sebagai Negara Unitaris. Jika ditinjau dari dari segi susunannya, memanglah negara ini susunannya bersifat tunggal, maksudnya Negara Kesatuan itu adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa Negara. Melainkan hanya terdiri dari atas satu negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan Negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.[1]

Walaupun berbentuk kesatuan dimana segala sesuatu yang diatur memang berdasarkan atas Pemerintahan Pusat, tetapi sejak adanya otonomi daerah maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengurus atau mengelola daerahnya sendiri dengan landasan otonomi daerah tersebut, salah satunya adalah mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Pada Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dimana Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dan pada Pasal 1 huruf 5 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, pemerintah daerah diberi hak-hak otonomi daerah. Hak otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.

Dan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan yang menjadi urusan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat meliputi:

  1. Politik Luar Negeri.
  2. Pertahanan
  3. Keamanan
  4. Yustisi
  5. Moneter dan Fiskal Nasional.
  6. Agama

Demikian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggara pemerintahannya, pemerintah daerah memperoleh penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahannya di setiap daerah maka tidak serta-merta pula suatu daerah (provinsi) tersebut dapat memaksakan kehendak yang diinginkannya karena dalam suatu daerah (provinsi) tidak hanya di diami oleh masyarakat yang homogen melainkan masyarakat yang heterogen (majemuk), maka tidak mudah bagi suatu daerah (provinsi) yang didalamnya hidup berbagai macam masyarakat, kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Maka diperlukan pula sebuah prinsip, yaitu dalam hal ini adalah prinsip kesatuan dimana prinsip kesatuan ini dibutuhkan karena kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat majemuk. Keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman. Keseragaman merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (united), tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (uniformed). Oleh karena itu, prinsip ini kita kenal dengan nama “Bhineka Tunggal Ika” (Unity In Diversity). [2]

Dengan sistem model demokrasi yang dianut oleh Indonesia serta dengan didukung ataupun ditopang oleh dukungan masyarakat, maka suatu pemerintahan tersebut dapat dikatakan kuat. Dimana pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang memiliki tingkat legitimasi tinggi. Legitimasi tersebut diperoleh karena keberhasilannya dalam mewujudkan darinya dalam masyarakat sehingga masyarakat menghormati dan mempercayainya. Pemerintahan seperti itulah yang harus dibangun di Indonesia pada saat-saat seperti ini.

Pada dasarnya sistem demokrasi ini bertopang atau berlandaskan atas dasar saling percaya antara satu dengan yang lainnya, karena kalau tidak ada kepercayaan, maka tidak dapat diharapkan banyak akan munculnya demokrasi. Kalau pemerintahan tidak memiliki kepercayaan terhadap rakyat, pemerintah akan memonopoli kekuasaan yang ada, segala sesuatu diputuskan sendiri sementara rakyat ditinggalkan. Oleh karena itulah, ciri-ciri dari negara demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum

TUJUAN PENULISAN

  • Menyampaikan dasar hukum mengenai pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung.
  • Mengkaji problematika pemilihan kepala daerah secara tidak langsung.
  • Menyelesaikan Tugas Mata Kuliah Pemilihan Umum.

 

BAB II

ISI

Peranan kepala daerah sangat dipengaruhi oleh cara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah. Pengisian jabatan kepala daerah dengan menggunakan metode pemilihan dapat dilihat melalui dua mekanisme, yaitu pemilihan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau yang disebut sistem demokrasi perwakilan dan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat atau yang disebut sistem demokrasi langsung. Praktik pada demokrasi sistem perwakilan, proses pemilihan kepala daerah berada dalam lingkup internal DPRD. Pasangan calon kepala daerah diusulkan oleh fraksi-fraksi DPRD untuk kemudian dipilih oleh anggota DPRD. Sedangkan dalam sistem demokrasi langsung, kepala daerah dipilih rakyat secara langsung. Pasangan calonnya berasal dari partai politik atau juga melalui jalur independen. Menurut Harmaily Ibrahim dan Moh. Kusnardi, Pemilihan Umum adalah salah satu hak azasi manusia warga negara yang sangat prinsipil.[3] Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak azasi tersebut adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum.

Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Sistem demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala daerah setidaknya pernah diterapkan sejak rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri hingga berakhir pada rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, peran DPRD dalam Pilkada hanya menentukan calon untuk selanjutnya dipilih oleh presiden. Sejak tanggal 23 Juli 1974 dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 sebagaimana yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, peran DPRD menjadi sangat besar dalam pemilihan kepala daerah. Selain sebagai penentu calon, DPRD juga sebagai pemilih kepala daerah. Begitu juga yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut dan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menentukan:

Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Menurut Prof Jimly, ketentuan pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) ini dapat dilaksanakan, baik melalui cara langsung oleh rakyat atau dengan cara tidak langsung oleh DPRD. Kedua cara itu sama-sama demokratis dan konstitusional.[4]

Sistem demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah mulai diterapkan sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu adalah revisi dari Undang- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Revisi tersebut dilakukan karena implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimulai sejak tahun 2001 terdapat banyak permasalahan masalah kepala daerah. Laporan pertangggungjawaban kepada daerah dan pemilihan kepala daerah sering menjadi persoalan daerah sering menjadi persoalan di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung dengan keyakinan bahwa pemimpin yang terpilih nanti akan mampu membawa masyarakat daerah menuju perbaikan dan kemakmuran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini merekomendasikan bahwa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada atau sekarang disebut Pemilukada) secara langsung dimulai Juni 2005. Dalam Undang-Undang ini memberikan ekses yang sangat besar bagi partai politik dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dimana pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengusulan calon kepala daerah yang dilakukan “satu pintu” yaitu oleh partai politik. Dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan dan selanjutnya memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Namun, muncul kekhawatiran mengenai perekrutan “calon independen” yang hanya boleh masuk pencalonan melalui partai politik karena pengaturan tentang penjaringan calon independen ini diatur oleh partai dan gabungan partai politik. Mekanisme pilkada yang menempatkan calon melalui dukungan partai politik belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Demokratisasi dan transparansi di sini hanya berdasarkan persepsi sepihak partai politik.

Namun setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 56 ayat (2) tersebut berubah menjadi pasangan calon dapat diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung sejumlah orang yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, dengan adanya revisi tersebut, terdapat peluang bagi figur-figur nonpartai politik seperti calon perseorangan atau independen yang memiliki kapasitas memadai sebagai calon pemimpin daerah untuk mendapatkan ruang masuk ke dalam proses pemilihan kepala daerah.

Problematika Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung

Menurut paham demokrasi modern, partai politik, pemilihan umum dan badan perwakilan rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Setiap partai politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat pemilihan umum agar badan perwakilan rakyat didominasi oleh partai politik yang bersangkutan.[5] Oleh karena itu, pada rezim pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi sangat penting.

Dalam praktiknya, penerapan sistem demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala daerah mempunyai kelemahan-kelemahan. Ketika diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung terjadi pembajakan ataupun penyimpangan kedaulatan rakyat oleh DPRD. Kewenangan DPRD yang begitu besar ini tidak diimbangi dengan keterampilan mengartikulasikan dan mengagresikan aspirasi masyarakat daerah secara optimal.

Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD akan mempengaruhi hubungan antara kepala daerah sebagai eksekutif dengan DPRD selaku legislatif dalam hal checks and balances. Konsekuensi yang kemudian harus dihadapi ketika kepala daerah itu dipilih secara tidak langsung adalah bagaimana menjaga keseimbangan dalam konteks kedudukan legislatif dengan kepala daerah selaku bagian dari proses pemerintahan yang memiliki legitimasi dari pemilihnya yang notabene para angggota DPRD. Kondisi demikian tentunya tidaklah mudah sebab menjaga keharmonisan diantara keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan yang kemudian mempengaruhi hubungan legislatif dengan eksekutif adalah bahwa kepala daerah yang terpilih adalah calon dari partai politik yang menempati kursi mayoritas di DPRD karena untuk dapat dicalonkan sebagai kepala daerah ataupun DPRD harus melalui partai politik sehingga anggota yang terpilih tidak hanya membawa kepentingan rakyat tetapi juga kepentingan partai politik (conflict of interest) dan kepentingan pribadi, dan bahkan yang lebih buruk lagi DPRD tidak mencerminkan kepentingan rakyat sebagaimana seharusnya. Tetapi lebih terlihat kepentingan partai politik yang mengusungnya. Maka dalam hal ini, kewenangan kepala daerah akan terpenjara oleh kepentingan partai politik. Sehingga apabila kepala daerah terpilih dari partai politik mayoritas, minimnya kontrol akan mendorong terbentuknya tirani baru dalam pemerintahan dan menyebabkan molornya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pemilukada oleh DPRD akan menguatkan kekuasaan oligarkhis elite dan partai atas dinamika demokrasi. Selain itu, akan memperparah praktek politik dagang sapi di parlemen lokal. Argumentasi filosofis dari Pemilukada tidak langsung adalah pemilukada oleh DPRD mengingkari arus kemajuan demokratisasi lokal. Pemilukada oleh DPRD juga tidak mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah provinsi tempat kompetisi jabatan gubernur/wakil gubernur berlangsung. Pemilukada secara tidak langsung ini menimbulkan bahwa anggapan kepala daerahnya itu bukan pilihan masyarakat daerah. Legitimasi dari rakyat terhadap pemimpinnya menjadi lebih lemah dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.

Tertutupnya pencalonan independen dalam pemilihan kepala daerah secara tidak langsung menjadi problematika yang khas. Kekurangan yang tampak dalam penyelenggaraan pemilhan kepala daerah rezim ini tampak dalam pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik (sistem satu pintu) dianggap tidak fair. Bagi calon gubernur, bupati dan walikota dari calon nonpartai atau independen menjadi tertutup. Mereka hanya dapat mencalonkan diri melalui partai atau gabungan partai politik. Dengan persyaratan 15% perolehan suara sah untuk dapat mencalonkan dalam pemilukada, maka hanya partai-partai besar yang mendominasi hampir semua calon gubernur, bupati dan walikota di seluruh daerah di Indonesia.

Praktik pertanggungjawaban kepala daerah juga merupakan persoalan yang menarik perhatian. Berbagai permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Pada kenyataannya proses pertanggungjawaban telah diarahkan dan menjadi kesempatan “menyandera” kepala daerah.[6] DPRD menjadi institusi yang Powerfull karena segala sesuatunya DPRD yang menentukan dan pada akhirnya bermuara kepada kompromi laporan pertanggungjawaban dapat diterima atau disetujui dengan tambahan beberapa catatan. Tambahan beberapa catatan ini biasanya hanya basa-basi atau ditindaklanjuti tetapi tidak ada informasi lebih lanjut.

Problematika Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Kalau kita lihat pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat, dapat menyuburkan korupsi di tengah masyarakat, dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh calon kepala daerah dan tim kampanye. Selain itu calon tidak segan-segan mengumbar janji yang pada akhirnya hanya iming-iming sesaat untuk mendapatkan suara terbanyak, dari masyarakat sebagai konstituennya.

Problematika yang mendasar yang sering menjadi langganan pemilihan kepala daerah adalah isu kampanye negatif dan politik uang. Kampanye negatif biasanya sering dilakukan salah satu kandidat yang sudah terdesak menuju jurang kekalahan sehingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan sebuah proses pemilihan kepala daerah secara langsung Politik uang sering dilakukan jika calon kepala daerah melihat bahwa suara pemilih dapat “disumbat” dan “diambil” suaranya. Politik uang dalam pengertian “halus” dari sisi masyarakat daerah adalah apabila sebelum dan sesudah selesai pemilihan, masyarakat pemilih meminta uang sebagai bentuk tagen prestasi. Politik uang dalam pengertian “kasar” dari sisi elit dengan sengaja menghambur-hamburkan uang untuk masyarakat dalam rangkaian memenangkan suara pemilih baik dalam rangkaian memenangkan suara pemilih baik dalam tahap kampanye sampai kepada pencoblosan.[7] Menurut Didik Suprianto mengatakan bahwa terdapat sebab maraknya politik uang. Pertama, karena persaingan yang cukup ketat antara peserta Pemilukada. Mereka yang seharusnya saling mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran justru saling berlomba melakukan politik uang. Kedua, minimnya jumlah pengawas lokal maupun pengawas asing. Ketiga, kurangnya partisipasi media lokal untuk mengungkap politik uang ini. Kebanyakan media lokal takut disebut partisipan karena terlalu menyoroti peserta Pemilukada tersebut. Di samping itu, media lokal kekurangan sumber karena masyarakat sendiri enggan berkomentar.[8]

Problematika lainnya adalah perekrutan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang hanya berdasarkan atas popularitas dan ketenarannya. Jika yang dicalonkan adalah seorang dari kalangan pesohor (artis sinetron/layar lebar, penyanyi, atau pelawak) maka diasumsikan akan mendapat suara yang sangat banyak. Ini jelas jika perekrutan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya memikirkan untuk mendapatkan kekuasaan tanpa memikirkan perekrutan dari kualitas dan profesionalitas.

Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama yang berasal dari pintu partai politik sebagian besar atau bahkan mungkin hampir pasti secara keseluruhan merupakan pasangan dari partai yang berbeda, sehingga dalam perjalanannya terjadi perpecahan karena perbedaan kepentingan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemenangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda partai lebih terlihat adanya “Kemenangan Sesaat”. Mereka hanya kompak ketika berkampanye dan pada saat pemilihan saja. Berdasarkan catatan pemerintah, cuma 6 persen pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertahan harmonis hingga periode jabatan mereka berakhir. Dari 244 Pemilukada pada 2010 dan 67 pada 2011, hampir 94 persen diantaranya pecah kongsi. Kemesraannya cepat berlalu.[9] Fenomena pecah kongsi itu akibat ketidaksamaan visi, perebutan sumber pendanaann politik dan kebijakan pragmatis partai politik pendukung. Hal itu berakibat terabaikannya pelayanan publik dan terjadi stagnasi pemerintahan.

Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung juga menelan banyak biaya dibanding dengan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Hal itu dikarenakan banyaknya tahapan yang harus dijalani dari tahap perencanaan dan pelaksanaan. Apalagi dengan adanya puturan kedua dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Tetapi, hal ini merupakan salah satu konsekuensi yang mendasar apabila ingin demokrasi itu benar-benar dirasakan masyarakat.

Premanisme pemilulkada langsung di masa reformasi lebih parah dan canggih serta melibatkan lebih banyak aktor pelaku dibanding dalam pilkada dengan sistem perwakilan pada era Orde Baru. Yang lebih buruk dari itu adalah terjadinya konflik-konflik elit lokal akibat pilkada langsung yang merambat ke masyarakat sehingga acapkali terjadi kekerasan. Masalah ini jarang sekali terjadi dalam sistem pilkada melalui DPRD di era Orde Baru.

Pada konteks masyarakat rentan konflik di daerah-daerah di Indonesia, pemilukada sering kali diwarnai konflik kekerasan. Sayangnya, konteks masyarakat rentan konflik dalam pemilukada tidak diikuti oleh negara dengan penanganan sistematis faktor sosiologis konflik kekerasan. Maka sering terjadi eskalasi kekerasan yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dan korban jiwa dalam proses pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah.

Konflik pemilihan, biasanya terjadi karena para calon tidak puas dengan hasil pemilihan. Faktor yang dipermasalahkan antara lain kecurangan yang dilakukan incumbent, sikap tidak netral Komisi Pemilihan Umum daerah dan daftar pemilih tetap. Selain itu, pemerintah pusat juga menjadi sumber konflik. Pasalnya, pemerintah lamban mengantisipasi faktor penyebab konflik. Contohnya pemerintah tidak mengupayakan dengan cepat penyelesaian masalah anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Akibatnya, tahapan pemilihan sulit dilaksanakan dengan kualitas baik. Misalnya pemuktahiran daftar pemilih menjadi tak berkualitas. Padahal daftar pemilih paling sering memicu konflik. Konflik lain adalah konflik Suku, Agama dan Ras (SARA) antar masyarakat menjelang pemilukada.

Bila kasus serupa dibiarkan berlarut-larut, maka penolakan dalam bentuk demo akan terjadi pula pada hasil Pemilukada provinsi, termasuk kabupaten dan kota. Hingga, persoalan demi persoalan tidak akan habis terkait dengan Pemilukada.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Setiap model pemilihan kepala daerah pasti mengandung kelemahan. Ketika diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung terjadi pembajakan atau penyimpangan kedaulatan rakyat oleh DPRD. DPRD menjadi lembaga yang Powerfull dalam penentuan dan pemilihan kepala daerah. Terlebih saat calon itu terpilih, biasanya terjadi intervensi yang besar terhadapnya. Di sisi lain, Pemilukada secara langsung oleh rakyat juga mempunyai problematika yang khas antara lain politik uang yang kental, kampanye negatif, dan konflik yang terjadi antar calon dan antar masyarakat dalam pemilukada. Namun, pada hakikatnya, ketentuan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau tidak langsung oleh DPRD sama-sama demokratis dan konstitusional.

SARAN

Kami menganggap bahwa persoalan Pemilukada yang tidak efektif, bertele-tele dan membebani keuangan negara yang terlalu besar sepatutnya perlu formulasi pembentukan Undang-Undang Pemilukada sendiri yang harus terpisah dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pembuatan RUU Pemilukada diharapkan akan mengarah pada penyederhanaan sistem dan efisiensi Pilkada guna memberi solusi agar Pemilukada tidak lagi mahal dan membebani rakyat, rakyat tidak jenuh, serta dapat melahirkan pejabat dengan mental yang baik, profesional dan tidak korupsi.


Daftar Pustaka

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. 2009. Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika.

________________. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Handoyo, Hestu Cipto. 2003. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Budi Chaniago.

Sarundajang. 2012. Pilkada Langsung Problematika dan Prospek. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.

Soehino. 2005. Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty.

Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Koran:

“Hanya 6 persen yang berakhir harmonis”, Kompas (8 Maret 2012).

Makalah/Tulisan Ilmiah:

Asshiddiqie, Jimly. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003.

[1] Soehino, Ilmu Negara, Cet. VII, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 224.

[2] Jimly Asshiddiqie, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, (Denpasar, 2003), hlm. 11.

3 Kusnardi dan Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara, Universitas Indonesia, 1988), hlm.329.

4 Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.59.

5 Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004), hlm.207.

6 Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm.114.

7 Sarundajang, Pilkada Langsung Problematika dan Prospek (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012), hlm.126.

[8] Sarundajang , Ibid. hlm128-129.

[9] “Hanya 6 persen yang berakhir harmonis”, Kompas (8 Maret 2012), hlm. 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s