Televisi Berjaringan? Penting!

Salah satu permasalahan yang tidak disadari banyak orang sekarang ini bahwa sistem pertelevisian di Indonesia bersifat secara sentralistis. Dalam sistem sekarang ini, siaran sepenuhnya disiapkan, dibuat, dan dipancarkan dari Jakarta menuju rumah-rumah penduduk di seluruh Indonesia dengan hanya diperantarai stasiun relai di setiap daerah tersebut. Dengan demikian, apa yang disaksikan oleh warga Jakarta, sampai ke Wamena, dari sabang sampai merauke, dari miangas sampai pulau rote, sepenuhnya ditentukan oleh segenap stasiun yang berlokasi di Jakarta. Sungguh tidak adil memang jika melihat kondisi sekarang ini. Tidak ada yang mau untuk berbagi dengan daerah. Padahal undang-undang penyiaran telah mengamanatkan untuk siaran berjaringan. Sebenarnya Banyak manfaat bagi masyarakat lokal/daerah jika implementasi berjaringan menjadi kenyataan. Penundaan masalah stasiun berjaringan dengan alasan dana menjadi tanda tanya besar, karena nilai transaksi industri televisi sangat besar.

Tampil sebagai narasumber dalam seminar sewindu undang-undang penyiaran: antara konsep dan praktik, yang digelar oleh Masyarakat Komunikasi Indonesia (MAKSI). Pada sesi pertama(pentingnya televisi berjaringan) antara lain Pengurus Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Uni Lubis, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia Ade Armando, Mantan Panitia Khusus (PANSUS) Undang-undang Penyiaran DPR RI Effendy Choirie, dan Direktur Utama SmartFM Fachry Muhammad. Sangat disayangkan orang yang mewakili pemerintah /Menkominfo tidak ada, padahal yang paling menentukan adalah dari sisi pemerintah.

Sebenarnya banyak hambatan hingga saat ini belum dijalankannya amanat undang-undang penyiaran tentang televisi berjaringan. Menurut Uni Lubis kesulitannya antara lain dari sisi kepastian hukum, Uni mengatakan bahwa harus ada terlebih dahulu dasar hukum yang kuat mengenai televisi berjaringan ini, jangan sampai ketika stasiun televisi melaksanakan televisi berjaringan kemudian sistem teknologi yang dipakai dan undang-undangnya berubah. Kemudian hambatan lain, adalah dari Segi Bisnis. Stasiun televisi harus dengan cepat mengubah strategi bisnis dan struktur bisnis. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Uni juga mempermasalahkan cakupan muatan lokal yang sampai saat ini belum selesai dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hambatan yang ketiga yaitu dari sisi Pinjaman bank. Jika mengubah menjadi PT-PT lokal, uni mengatakan bahwa banyaknya undang-undang lain yang dilanggar seperti undang-undang perbankan. Harus ada yang berani memayungi jika stasiun televisi melaksanakan berjaringan, harus ada yang menjamin bahwa stasiun televisi tidak melanggar undang-undang yang ada. Masalah yang terakhir menurut Uni adalah mengenai Badan hukum lokal. Uni mengatakan bahwa jika dilakukan pemecahan-pemecahan aset, apakah tidak ada undang-undang yang dilanggar.

Direktur utama Smart FM Fahry Muhammad mengatakan bahwa Smart FM telah melaksanakan stasiun berjaringan dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan jaringan dan sindikasi yang dilakukan oleh SmartFM berjalan dengan lancar dan kuat. Beliau mengatakan bahwa SmartFM menjadikan daerah sebagai potensi yang luar biasa. Putra – Putri daerah sangat mampu bersaing dengan anak-anak Kota.Namun, Bukan berarti tidak ada kendala dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia di daerah. Terkadang Pengembangan SDM di daerah terlalu lama bahkan tidak tersedianya tenaga kerja yang siap pakai menjadi hambatan bagi Smart FM. Solusi yang dilakukan Smart FM untuk menanggulangi hal tersebut dengan melakukan pelatihan yang intensif seluruh operasional putra-putri daerah.Terbukti, putra-putri daerah jauh lebih kreatif dan setidaknya ekonomi daerah tersebut meningkat.

Pakar Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando menyatakan bahwa sudah saatnya televisi berjaringan harus dijalankan. Hal yang melatarbelakanginya adalah frekuensi siaran adalah ranah publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaulat atas frekuensi tersebut. sebagai contoh, frekuensi siaran di Papua seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik Papua yang merupakan pemilik frekuensi tersebut.  Apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini sebenarnya merupakan ’penjajahan’ Jakarta atas daerah-daerah di luar Jakarta.Kedua adalah, mengingat bahwa setiap masyarakat yang menetap di berbagai daerah berbeda konteks budaya, politik, dan ekonomi, maka penunggalan siaran yang datang dari Pusat akan dianggap sebagai pengingkaran keberagaman tersebut. Yang terjadi sekarang ini adalah adanya televisi swasta yang tidak mau menjalankan amanat undang-undang. Televisi Swasta terus menunda pelaksanaan televisi berjaringan ini, dari mulai 5 tahun sejak 2002 lalu diberikesempatan lagi oleh pemerintah 2 tahun, lalu ditunda lagi sampai batas waktu yang belum ditentukan hingga sekarang ini. Penundaan masalah stasiun berjaringan dengan alasan dana menjadi tanda tanya besar, karena nilai transaksi industri televisi sangat besar sekarang ini. Ade Armando mengatakan bahwa jika dana yang menjadi kendala, ini juga harus dipertanyakan. Karena pada tahun 2008 saja, transaksi iklan televisi nasional sudah di atas Rp 3 triliun. Sementara televisi lokal hanya Rp 100 miliar. Sungguh sangat tidak adil bukan? Ade Armando menyatakan kunci pelaksanaan televisi berjaringan sebenarnya ada di pemerintah karena amanat UU Penyiaran ditujukan kepada pemerintah. Pemerintah hingga kini tidak pernah menjelaskan kepada publik tentang konsep(Blueprint) televisi berjaringan yang akan diterapkan. Ia berharap kalau nanti terwujud, televisi jaringan nantinya jangan hanya menjadi  kantor cabang dari televisi nasional yang bermukim di Jakarta. Ade Armando mengusulkan bahwa pelaksanaan televisi berjaringan seharusnya bisa bertahap, misalnya diprioritaskan untuk pulau Jawa terlebih dahulu, baru yang lain bisa menyusul.

Terjadi perdebatan seru mengenai perjalanan sejarah TV Swasta. Menurut Uni Lubis, Dulu televisi swasta semua lokal, lalu ada aturan yang mengharuskan siaran nasional. Setelah dibangun siaran nasional, lalu muncul Undang-undang Penyiaran yang melarang siaran nasional. Hal tersebut coba diluruskan oleh Ade Armando. Ade Armando mengatakan bahwa pada tahun 1989-1990 Stasiun televisi swasta pertama, RCTI hanya dapat bersiaran dengan daya jangkau terbatas di daerah Jakarta dan sekitarnya. Stasiun televisi kedua, SCTV, bersiaran di daerah Surabaya. Perubahan terjadi ketika kemudian TPI berdiri dan diizinkan melakukan siaran nasional. Stasiun televisi swasta tersebut mendapat keistimewaan karena pemiliknya adalah anak perempuan dari Presiden Soeharto. Tutut berdalih bahwa isi siarannya mengandung pendidikan yang penting untuk para siswa di seluruh Indonesia. Gara-gara TPI dapat melakukan siaran nasional, pemerintah terpaksa menerima desakan RCTI (yang dimiliki anak Presiden Soeharto yang lain(Bambang Trihatmojo) agar juga dapat bersiaran secara nasional langsung dan gratis (tanpa dekoder) dari Jakarta. Dengan demikian, terlihat bahwa yang menyebabkan berlangsungnya sistem pertelevisian nasional terpusat ini adalah perilaku para pemodal sendiri yang ingin memperoleh keuntungan besar tanpa ingin berbagi dengan daerah.

Sementara, Mantan anggota Panitia Khusus Undang-undang(UU)  penyiaran dan sekaligus anggota DPR, Effendy Choirie kecewa karena banyak pasal dalam UU Penyiaran yang sampai saat ini tidak dijalankan. Salah satunya adalah pasal KEWAJIBAN siaran nasional melalui jaringan. Padahal, siaran siaran berjaringan ini bertujuan memberdayakan daerah sehingga ekonomi daerah berkembang. Effendy Choirie / Gus Choi menyatakan bahwa DPR tidak berdaya menghadapi pemerintah. Pemerintah tidak berdaya menghadapi stasiun televisi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s